+62 345 6789
ppid@pringsewukab.go.id
Senin - Jumat: 9.00 - 15.30
Daftar Informasi Publik Salah satu kewajiban badan publik yang dinyatakan dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008 adalah menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP). DIP adalah catatan yang berisi keterangan sistematis tentang informasi publik yang berada dibawah penguasaan badan publik. Melalui aplikasi PPID Kemendagri yang digunakan ini, badan publik dapat mempublikasi informasi yang dikuasai yang selanjutnya tersusun sebagai DIP secara otomatis.

No Nama Dokumen Komponen Download
1 Nama Domain Pemerintah Daerah DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
2 Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Dalam Negeri DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Lihat
3 Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Dalam Negeri DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Lihat
4 Dokumen Hasil Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Lihat
5 Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Atas Hak Cipta Kepada Pelaku Ekonomi Kreatif DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Lihat
6 Perusahaan Mikro, Kecil, Menengah, Dan Besar DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
7 Perusahaan Kecil DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
8 Jumlah Kepala Keluarga Yang Mampu Menyesuaikan Diri DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
9 Jenis Materi Penyuluhan DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
10 Dokumen Usulan Pencadangan Tanah DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
11 Dokumen Hasil Evaluasi DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
12 Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Hunian DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
13 Data SP Pemantapan Dan SP Penguatan DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
14 Data KK Yang Ikut Penyuluhan DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
15 Data KK Yang Ikut Pelatihan DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
16 Data KK Yang Beradaptasi DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
17 Data Bangunan Yang Dimiliki DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
18 Data KK Asal Dan Tujuan DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
19 Data Kabupaten Yang Berpotensi Menjadi Calon Kawasan Transmigrasi DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
20 Calon Transmigran Atau Transmigran Yang Mendapat Pelatihan DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
21 Calon Transmigrasi Yang Mendapat Penyuluhan DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
22 Calon Transmigran Atau Transmigran Yang Mampu Implementasi Hasil Penyuluhan DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
23 Atlet/Olahragawan Talenta Muda DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Lihat
24 Calon Transmigran Terdaftar Dan Terseleksi DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
25 Calon Lokasi Yang Sudah Dilakukan Penjajakan DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
26 Jumlah KK Transmigrasi Yang Dibina DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
27 Validasi DKPTKA Yang Berasal Dari Pengasahan RPTKA Perpanjangan Yang Lokasi Kerja Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
28 Kegiatan Pramuka DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Lihat
29 Prasarana Olahraga Disabilitas DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Lihat
30 Sarana Olahraga Disabilitas DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Lihat
31 Prasarana Olahraga DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Lihat
32 Sarana Olahraga DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Lihat
33 Sentra Pembinaan Olahraga DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Lihat
34 Wasit DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Lihat
35 Organisasi Olahraga DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Lihat
36 Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
37 Pelatih Olahraga Yang Bersertifikat DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Lihat
38 Kompetisi/Kejuaraan Single Event DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Lihat
39 Petugas Antar Kerja DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
40 Kompetisi/Kejuaraan Olahraga Pelajar Satuan Pendidikan Tingkat Menengah DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Lihat
41 Atlet/Olahragawan Disabilitas DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Lihat
42 Pemuda Wirausaha Muda Pemula DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Lihat
43 Pemuda Pelopor DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Lihat
44 Perusahaan Atau Lembaga Yang Terdaftar Sebagai LPTKS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
45 Pemuda Kader DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Lihat
46 Perkara Perselisihan Yang Terselesaikan DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
47 Perjanjian Kerja Bersama (WLKP Online) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
48 Peraturan Perusahaan (WLKP Online) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
49 Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial Melalui Perjanjian Bersama DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
50 Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa kerja DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
51 Pencari Kerja Terdaftar DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
52 Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Luar Negeri DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Lihat
53 Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Luar Negeri DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Lihat
54 Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Dalam Negeri DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Lihat
55 Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Luar Negeri DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Lihat
56 Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Dalam Negeri DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Lihat
57 Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten/Kota Luar Negeri DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Lihat
58 Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten/Kota Dalam Negeri DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Lihat
59 Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/KotaLuar Negeri DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Lihat
60 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Lihat
61 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Lihat
62 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Lihat
63 Pencari Kerja DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
64 Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Lihat
65 Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan) DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Lihat
66 Anak Telantar yang mendapat pelayanan kedaruratan DINAS SOSIAL Lihat
67 Transmigran Yang Terseleksi Akhir Pra Pemberangkatan DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
68 Transmigran Yang Telah Diberikan Bantuan Permodalan DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
69 Transmigran Yang Telah Diberikan Bantuan Non-Standar DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
70 Transmigran Yang Mengikuti Penyuluhan Sebelum Keberangkatan DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
71 Transmigran Yang Mendapatkan Pendampingan DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
72 Transmigran Yang Memperoleh Layanan Kesehatan DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
73 Transmigran Yang Ditampung DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
74 Transmigran Yang Diberangkatkan DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
75 Sertifikasi Tanah DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
76 Satuan Permukiman Yang Dikembangkan DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
77 Data Permasalahan Yang Belum, Sedang, dan Sudah Diselesaikan DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
78 Luasan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
79 Luas Tanah Pembangunan Kawasan Transmigrasi DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
80 Luas Tanah DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
81 Lokasi Yang Telah Dilaksanakan Monitoring Dan Evaluasi DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
82 Lokasi Penempatan DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
83 Lokasi Kawasan Yang Memiliki Potensi DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
84 Lokasi Yang Diusulkan DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
85 Laporan Hasil Sinkronisasi Kerja Sama DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
86 Laporan Hasil Koordinasi Kerja Sama DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
87 Kepala Keluarga Yang Tidak Mampu Menyesuaikan Diri DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
88 Jumlah Kepala Keluarga Yang Telah Menerima SHM DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
89 Jumlah Kepala Keluarga Yang Memiliki Tanah Di Kawasan Transmigrasi DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
90 Jumlah Calon Transmigrasi Yang Mampu Mengimplemantasikan Hasil Pelatihan DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
91 Jumlah Kepala Keluarga Yang Ikut Penyuluhan DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
92 Kepala Keluarga Yang Ikut Pelatihan DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
93 Jumlah Kepala Keluarga Yang Ditempatkan DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
94 Kepala Keluarga Yang Berminat Mengikuti Program Transmigrasi (Animo) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
95 Data Kepala Keluarga Transmigran Yang Dibina DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
96 Ketersedian Sarpras Di Lokasi Penempatan DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
97 Data Jumlah Kerja Sama Antar Provinsi Dan Provinsi-Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota-Kabupaten/Kota DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
98 Kasus Yang Tidak Dapat Diselesaikan DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
99 Kasus Yang Dapat Diselesaikan Dalam Penetapan Kawasan Transmigrasi DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
100 Data Kabupaten Yang Berpotensi Menjadi Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
101 Data Kabupaten Yang Berpotensi Jadi Calon Kawasan Transmigrasi, Luasannya Berapa, Jumlah KK DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
102 Jenis Sarpras Yang Telah Memenuhi Kriteria DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
103 Jenis Sarpras Yang Belum Memenuhi Kriteria DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
104 Jenis Materi Pelatihan DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
105 Dokumen Hasil Identifikasi DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
106 Data KK yg ikut penyuluhan DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
107 Data KK yg ikut pelatihan DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
108 Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Lihat
109 Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Lihat
110 Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Lihat
111 Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Lihat
112 Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Lihat
113 Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Lihat
114 Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Lihat
115 Tenaga Kerja Yang Tercipta Dari Adanya Perluasan Kesempatan Kerja DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
116 Tenaga Kerja Disabilitas DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
117 Tenaga Kerja Peserta Jamsostek Aktif DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
118 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Lihat
119 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Lihat
120 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Lihat
121 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Lihat
122 Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Lihat
123 Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Lihat
124 Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Lihat
125 Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Lihat
126 Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Lihat
127 Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Lihat
128 Jumlah Kesepakatan Kemitraan Antara Usaha Besar (PMA/PMDN) Dengan UMKM di Daerah DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU P... Lihat
129 Unit Usaha yang Terpenuhi Komitmen Perizinan Penanaman Modal DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU P... Lihat
130 Unit Usaha yang Terpenuhi Komitmen Non Perizinan Penanaman Modal DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU P... Lihat
131 Unit Usaha yang Memperoleh Kemudahan Berusaha di Daerah DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU P... Lihat
132 Unit Usaha yang Memperoleh Insentif di Daerah DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU P... Lihat
133 Unit Usaha yang Memenuhi Komitmen Perizinan Berusaha DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU P... Lihat
134 Unit Usaha Yang Dilakukan Pengawasan DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU P... Lihat
135 Rencana Minat Investasi di Luar Negeri DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU P... Lihat
136 Rencana Minat Investasi di Dalam Negeri DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU P... Lihat
137 Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU P... Lihat
138 Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Lihat
139 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Lihat
140 Peraturan Kepala Daerah Tentang Pemberian Kemudahan Berusaha Penanaman Modal Di Daerah DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU P... Lihat
141 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Lihat
142 Peraturan Kepala Daerah Tentang Pemberian Fasilitasi/Insentif Penanaman Modal Di Daerah DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU P... Lihat
143 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Lihat
144 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Lihat
145 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Lihat
146 Pelaku Usaha yang Menggunakan Perizinan Berbasis Sistem Elektronik DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU P... Lihat
147 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Lihat
148 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Lihat
149 Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Lihat
150 Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Lihat
151 Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Lihat
152 Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Lihat
153 Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Lihat
154 Pelaku Usaha yang Menggunakan Pelayanan Terpadu Perizinan Berbasis Elektronik DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU P... Lihat
155 Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Lihat
156 Berita Acara Konsultasi Publik BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Lihat
157 Pelaku Usaha yang Menggunakan Pelayanan Terpadu Non Perizinan Berbasis Elektronik DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU P... Lihat
158 Pelaku Usaha yang Menggunakan Pelayanan Perizinan Berbasis Sistem Secara Elektronik DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU P... Lihat
159 Pelaku Usaha yang Dilayani Pengaduannya Terkait Pelayanan Terpadu Perizinan DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU P... Lihat
160 Pelaku usaha yang dilayani Pengaduannya terkait Non Perizinan DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU P... Lihat
161 Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Lihat
162 Informasi Non Perizinan Berbasis Sistem Elektronik DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU P... Lihat
163 Produktivitas Tenaga Kerja DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
164 PMI yang di tempatkan DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
165 PMI Purna DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
166 Perusahaan Yang Melapor Ketenagakerjaan DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
167 Perusahaan Peserta Jamsostek Aktif DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
168 Aparatur yang Menangangi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Lihat
169 Data Non Perizinan Berbasis Sistem Elektronik DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU P... Lihat
170 Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU P... Lihat
171 Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Penanaman Modal DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU P... Lihat
172 Persediaan Tenaga Kerja DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
173 Penduduk Usia Kerja (PUK) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
174 Pencari Kerja Ditempatkan DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
175 Pencaker Yang Mengikuti Bimbingan Jabatan DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
176 Nama Program Pelatihan DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
177 Mediator DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
178 Lulusan Pelatihan Swasta DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
179 Lulusan Pelatihan Pemerintah DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
180 LPKS Yang Dibina DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
181 LKS Tripartit DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
182 Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
183 Lembaga Pelatihan Pemerintah Yang Terakreditasi DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
184 Lembaga Bipartit DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
185 Kecelakaan Kerja DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
186 Kapasitas Terpasang Pemerintah DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
187 Instruktur Swasta DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
188 Instruktur Pemerintah DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
189 CPMI/PMI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
190 Asosiasi Pengusaha Dan SP/SB (WLKP Online) Yang Diverifikasi DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
191 Angkatan Kerja (AK) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Lihat
192 Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Non Elektronik DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
193 Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
194 Laporan Analisis Kebutuhan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
195 Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
196 Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
197 Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
198 Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
199 Jumlah sosialisasi hasil statistik sektoral dalam rangka peningkatan literasi pengguna data DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
200 Jumlah pembinaan dibidang statistik yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
201 Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
202 Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
203 Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
204 Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
205 Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
206 Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
207 Jumlah Statistik sektoral yang telah dilengkapi analisis kebutuhan data dan konfirmasi hasil DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
208 Jumlah Indikator Statistik Sektoral yang menerapkan Kode Referensi DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
209 Jumlah kegiatan statisik sektoral yang telah dilengkapi standar data DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
210 Perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
211 Pengaturan relasi media DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
212 Laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
213 SDM Pemda yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang Komunikasi Publik DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
214 SDM Pemda yang memiliki latar belakang di bidang Komunikasi Publik DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
215 Informasi setiap saat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
216 Informasi serta merta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
217 Informasi berkala yang disediakan oleh Pemerintah Daerah DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
218 Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
219 Data dan informasi dibagi pakaikan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
220 Rancangan Kebijakan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
221 Rancangan Kebijakan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
222 Rancangan Kebijakan Domain ArsitekturAplikasi Dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
223 Rancangan Kebijakan Domain Arsitektur Infrastruktur Dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
224 Nama Domain Pemerintah Desa DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
225 Nama Sub Domain Pemerintah Daerah DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
226 Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Lihat
227 Jumlah RS Rujukan Yang Terakreditasi DINAS KESEHATAN Lihat
228 Persentase Titik yang Diamankan dengan Jumlah Seluruh Titik Pada Pemerintah Daerah Berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang Ditetapkan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
229 Jumlah Area Penilaian = 5 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
230 Jumlah Nilai Per Area Keamanan Informasi DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
231 Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
232 Persentase Kelengkapan Metadata Kegiatan Statistik Sektoral DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
233 Jumlah Kompilasi Statistik Sektoral yang Mendapat Rekomendasi Dari BPS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
234 Jumlah Survey Kompilasi Sektoral yang Dilakukan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
235 Jumlah Survey Statistik Sektoral yang Dilakukan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
236 Tersedianya Buku Profil Daerah (Ada=1;Tidak Ada=0) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
237 Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
238 Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
239 Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
240 Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
241 Jumlah Layanan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
242 Jumlah Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang Tercantum dalam Dokumen proses Bisnis yang telah Diimplementasikan secara Elektronik DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
243 Persentase Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam Dokumen proses Bisnis yang telah Diimplementasikan secara Elektronik DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
244 Jumlah Perangkat Daerah DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
245 Jumlah Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Layanan Aplikasi umum dan Aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
246 Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
247 Jumlah Perangkat Daerah DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
248 Jumlah perangkat Daerah yang Memiliki Portal dan situs web yang sesuai standar DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
249 Jumlah Kegiatan (event)perangkat Daerah dan pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
250 Jumlah Kegiatan (event)perangkat Daerah dan pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
251 Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan akses Internet yang Berkualitas DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
252 Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Akses Internet yang Berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
253 Jumlah Perangkat Daerah DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
254 Persentase Diseminasi dan Layanan Informasi Publik yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang Telah Ditetapkan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
255 Jumlah Perangkat Daerah yang saling Terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau Menggunakan Akses Internet yang diamankan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
256 Persentase Konten Informasi Terkait Program dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
257 Persentase Perangkat Daerah yang Terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau Menggunakan Akses Internet yang Diamankan yang Disediakan oleh Dinas Kominfo DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
258 Persentase Komunitas Masyarakat/Mitra Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Menyebarkan Informasi dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
259 Tersedianya Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah Terkait Implementasi E-government: Dokumen Master Plan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
260 Tersedianya Sistem Elektronik Komunikasi Intra Pemerintah (Berbasis Suara Video Teks Data dan Sinyal Lainnya) Dengan Memanfaatkan Jaringan Intra Pemerintah DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
261 Jumlah Penduduk DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
262 Persentase ASN Pengelola TIK yang Tersertifikasi Kompetensi Dibawah Pengelolaan Dinas Kominfo DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
263 Jumlah Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
264 Persentase Masyarakat yang Menjadi Ssaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
265 Jumlah Layanan Publik DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
266 Jumlah Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
267 Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
268 Jumlah PD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
269 Jumlah PD yang Terhubung Dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
270 Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Terhubung dengan akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
271 Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasi Inovasi yang Mendukung Smart City DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
272 Persentase Data yang Dapat Berbagi Pakai DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
273 Persentase Perangkat Daerah yang Memperbaharui Datanya Sesuai Siklus Jenis Data (Sesuai Renstra Kominfo) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
274 Persentase Perangkat Daerah yang Menyimpan Data di Pusat Data Pemerintah DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
275 Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Pusat Data Pemerintah DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
276 Persentase Sistem Elektronik yang Terdaftar Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
277 Persentase Layanan SPBE (Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan) yang Memanfaatkan Sertifikat Elektronik DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
278 Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Layanan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang Ditetapkan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
279 Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Portal dan Situs Web yang Sesuai Standar DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
280 Persentase Kegiatan (Event), Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah yang Dimanfaatkan Secara Daring Dengan Memanfaatkan Domain dan Subdomain Instansi Penyelenggara Negara Sesuai Dengan PM Kominfo No.5/2015 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
281 Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Akses Internet yang Berkualitas yang Disediakan Dinas Kominfo DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
282 Persentase Perangkat Daerah yang Terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau Menggunakan Akses Internet yang Diamankan dan Disediakan oleh Dinas Kominfo DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
283 Jumlah Penduduk DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
284 Jumlah Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
285 Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
286 Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
287 Jumlah PD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
288 Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang Terhubung Dengan Akses Internet yang Disediakan Dinas Kominfo DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
289 Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Terhubung Dengan Akses Internet yang Disediakan Dinas Kominfo DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lihat
290 Jumlah Kebutuhan Tenaga Operator dan Teknis/Analis di Wilayah Kabupaten/Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Lihat
291 Jumlah Total Panjang Jalan Kabupaten/Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Lihat
292 Rasio Kepatuhan IMB Kab/ Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Lihat
293 Jumlah Rumah di Kabupaten DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Lihat
294 Jumlah Rumah yang Memiliki Akses Pengolahan Berupa Cubluk + Jumlah Rumah yang Lumpur Tinjanya Telah Diolah di PLT+ Jumlah Rumah yang Memiliki Sambungan Rumah dan Air Limbahnya Diolah di IPALD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Lihat
295 Jumlah Total Proyeksi Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten/Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Lihat
296 Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten/Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Lihat
297 Jumlah SDM Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar DINAS KESEHATAN Lihat
298 Jumlah SDM Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar DINAS KESEHATAN Lihat
299 Jumlah SDM Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar DINAS KESEHATAN Lihat
300 Jumlah SDM Kesehatan untuk Pelayanan Neonatal Esensial Sesuai Standar DINAS KESEHATAN Lihat
301 Jumlah SDM Kesehatan Untuk Pelayanan Antenatal DINAS KESEHATAN Lihat
302 Jumlah RS Dibina Dan Dipersiapkan Akreditasinya DINAS KESEHATAN Lihat
303 Jumlah RS Rujukan Kabupaten/Kota yang Memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) Sesuai Standar DINAS KESEHATAN Lihat
304 Jumlah Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Di Kabupaten/Kota DINAS KESEHATAN Lihat
305 Jumlah Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Yang Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar DINAS KESEHATAN Lihat
306 Jumlah Penderita TBC Di Kabupaten/Kota DINAS KESEHATAN Lihat
307 Jumlah Penderita ODGJ Di Kabupaten/Kota DINAS KESEHATAN Lihat
308 Jumlah Penderita DM Di Kabupaten/Kota DINAS KESEHATAN Lihat
309 Jumlah Penderita Hipertensi Di Kabupaten/Kota DINAS KESEHATAN Lihat
310 Jumlah Orang Warga Negara Usia 60 Tahun Di Kabupaten/Kota DINAS KESEHATAN Lihat
311 Jumlah Warga Negara Usia 60 Tahun Yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar DINAS KESEHATAN Lihat
312 Jumlah Orang Usia 15-59 Tahun Di Kabupaten/Kota DINAS KESEHATAN Lihat
313 Jumlah Orang Usia 15-59 Tahun Yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar DINAS KESEHATAN Lihat
314 Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skringing Kesehatan Sesuai Standar DINAS KESEHATAN Lihat
315 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota DINAS KESEHATAN Lihat
316 Jumlah Balita Di Kabupaten/Kota DINAS KESEHATAN Lihat
317 Jumlah Bayi Baru Lahir Di Kabupaten/Kota DINAS KESEHATAN Lihat
318 Jumlah Ibu Bersalin Di Kabupaten/Kota DINAS KESEHATAN Lihat
319 Jumlah Ibu Hamil Di Kabupaten/Kota DINAS KESEHATAN Lihat
320 Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan DINAS KESEHATAN Lihat
321 RS Di Kabupaten/Kota DINAS KESEHATAN Lihat
322 Jumlah Cagar Budaya Yang Terdata DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Lihat
323 Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Lihat
324 Terlestarikannya Cagar Budaya DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Lihat
325 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Operator dan Teknis/Analis DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Lihat
326 Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Lihat
327 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Lihat
328 Jumlah Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Lihat
329 Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang Berlaku DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Lihat
330 Jumlah Pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang Sesuai Peruntukannya DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Lihat
331 Jumlah Kumulatif Masyarakat Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Di Dalam Sebuah Kabupaten/Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Lihat
332 Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Lihat
333 Luas Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi yang Dibangun, Ditingkatkan, Direhabilitasi, Dioperasi dan Dipelihara di Tahun Eksisting DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Lihat
334 Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir di WS Kewenangan Kab/Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Lihat
335 Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kab/Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Lihat
336 Jumlah SDM Kesehatan untuk Pelayanan Persalinan Sesuai Standar DINAS KESEHATAN Lihat
337 Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar DINAS KESEHATAN Lihat
338 Jumlah Penderita TBC yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar DINAS KESEHATAN Lihat
339 Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar DINAS KESEHATAN Lihat
340 Jumlah Penderita ODGJ yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar DINAS KESEHATAN Lihat
341 Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar DINAS KESEHATAN Lihat
342 Jumlah Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar DINAS KESEHATAN Lihat
343 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar DINAS KESEHATAN Lihat
344 Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar DINAS KESEHATAN Lihat
345 Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar DINAS KESEHATAN Lihat
346 Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar DINAS KESEHATAN Lihat
347 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar DINAS KESEHATAN Lihat
348 Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar DINAS KESEHATAN Lihat
349 Jumlah Balita yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar DINAS KESEHATAN Lihat
350 Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar DINAS KESEHATAN Lihat
351 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar DINAS KESEHATAN Lihat
352 Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir DINAS KESEHATAN Lihat
353 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan DINAS KESEHATAN Lihat
354 Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan DINAS KESEHATAN Lihat
355 Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil DINAS KESEHATAN Lihat
356 Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi DINAS KESEHATAN Lihat
357 Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan DINAS KESEHATAN Lihat
358 Rasio Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk DINAS KESEHATAN Lihat
359 Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Lihat
360 Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kab/Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Lihat